 |
| Pepen Supendi; Aktivis LSM |
Cirebon, FKAN News – Program Revitalisasi Satuan Pendidikan yang seharusnya dikerjakan dengan pola swakelola di Kota Cirebon kembali menuai sorotan. Pepen Supendi, aktivis LSM menilai adanya dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan proyek revitalisasi di SDN Kartini 2 Kota Cirebon.
Menurut Pepen, konsep swakelola sejatinya tidak boleh diserahkan sepenuhnya kepada pihak ketiga atau pemborong. Hal itu bertentangan dengan prinsip dan aturan pengadaan barang/jasa pemerintah.
“Pentingnya transparansi ini mutlak, agar kasus-kasus serupa tidak menimbulkan pertanyaan di publik terkait akuntabilitas dana pendidikan. Kalau proyek swakelola justru diserahkan ke pemborong, itu jelas pelanggaran,” tegas Pepen (2/10/25).
Ia menjelaskan, keberadaan pihak ketiga hanya diperbolehkan sebatas penyediaan material atau penyewaan alat, bukan mengambil alih inti pekerjaan. Sementara itu, Kepala SDN Kartini 2 yang berlokasi di Jalan R.A. Kartini, Kecamatan Kejaksan, saat dikonfirmasi awak media, justru mengakui proyek revitalisasi di sekolahnya memang dikerjakan oleh pemborong.
“Memang dikerjakan pemborong, tapi saya berjanji akan tetap mengawasi pekerjaan tersebut,” ujarnya.
Kepala sekolah menyebutkan, proyek revitalisasi senilai lebih dari Rp400 juta itu meliputi pembuatan WC, pemasangan keramik dinding dan lantai, perbaikan plafon, hingga perbaikan atap.
Di sisi lain, bendahara sekolah saat ditemui mengaku tidak banyak terlibat dalam urusan proyek tersebut.
“Kalau masalah proyek, silakan langsung ke kepala sekolah. karena saya kurang tahu. Harapan saya pekerjaan revitalisasi ini sesuai regulasi yang ada,” jelasnya.
Kasus ini mempertegas masih lemahnya pengawasan terhadap pelaksanaan program revitalisasi satuan pendidikan yang digulirkan oleh Kementrian Pendidikan Dasar dan Menengah, terutama dalam penerapan prinsip swakelola yang kerap disalahgunakan di lapangan.
