Cirebon, FKAN News – Sorotan publik terhadap penghasilan dan tunjangan anggota DPRD Kota Cirebon kian menguat. Pengamat publik sekaligus praktisi hukum, Iva Sembiring, menilai angka Rp42,2 miliar per tahun untuk pos tersebut sangat tidak realistis, terlebih dengan kondisi ekonomi masyarakat saat ini.
“Fantastis dan tidak masuk akal sehat dengan keadaan masyarakat Kota Cirebon. Wajar bila isu ini menjadi polemik di kalangan warga maupun ASN,” ujar Iva, Jumat (12/9/2025).
Menurutnya, disparitas penghasilan ini semakin tajam karena pada saat yang sama sejumlah dinas dan instansi pemerintah terkena efisiensi anggaran. Dampaknya, pelayanan publik dan pembangunan di berbagai sektor ikut tersendat.
Lebih jauh, Iva mengingatkan adanya isu rencana pada tahun 2026, di mana tunjangan ASN akan diturunkan, sementara tunjangan anggota DPRD justru melonjak. “Kalau benar terjadi, ini akan menjadi catatan sejarah preseden buruk dari seorang Wali Kota Effendi Edo. Apalagi Perwali No.5 Tahun 2025 sudah mencederai rasa keadilan masyarakat kecil, dan jangan sampai pula istilah yang berkembang sekarang ini bahwa PROGARAM KERJA WALIKOTA TAHUN PERTAMA ADALAH MENURUNKAN TUNJANGAN ASN DAN MELONJAKAN TUNJANGAN ANGGOTA DEWAN benar adanya” tegasnya.
Iva menambahkan, ASN memang tidak bisa bersuara keras seperti rakyat kecil, namun keberlangsungan roda pemerintahan bergantung pada seluruh elemen, bukan hanya wali kota dan DPRD.
Di tempat yang sama, H. Suryana, Ketua Pembina Forum Keadilan Anak Negeri (FKAN), menegaskan bahwa demokrasi jangan hanya jadi jargon. “Cirebon ini kota wali, bukan kota penguasa kelompok tertentu. Kami minta wali kota dan DPRD duduk bersama dalam rapat paripurna luar biasa untuk membahas serta merevisi Perwali No.5/2025, khususnya pasal 18 dan 23 tentang tunjangan,” ujarnya.
Suryana menekankan, pemerintah seharusnya fokus pada program kerja nyata seperti pengelolaan PAD yang transparan, reformasi birokrasi, serta peningkatan pelayanan publik yang bersih, akuntabel, efisien, dan berkinerja tinggi. “Hanya dengan itu kepercayaan rakyat bisa terjaga,” pungkasnya. (Red)