Gerakan Lintas Masyarakat Petisi 75 "Siap Gelar Aksi Demonstrasi"

Cirebon, Fkan News -

Situasi politik di Kota Cirebon kian memanas. Sejumlah tokoh masyarakat, akademisi, Advokat, aktivis, dan elemen publik setelah melayangkan Surat Pengantar Petisi Pemakzulan Wali Kota Cirebon kepada Presiden RI, Menteri Dalam Negeri, Gubernur Jawa Barat, serta Wali Kota Cirebon, sebagaimana tertuang dalam surat tertanggal 8 November 2025.

Petisi tersebut memuat beberapa poin keberatan mulai dari Perwali Nomor.5/2025 tentang tunjangan DPRD yang dianggap “fantastis”, kenaikan PBB, dugaan KKN, hingga polemik dana kampanye Rp20 miliar.

Para tokoh masyarakat Petisi 75 secara tegas mengeluarkan ultimatum dalam waktu dekat akan mengirimkan surat resmi ke Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia (KIP RI) di Jakarta, dan akan didampingi tim advokat Marhendi. SH., MH.

“Jika dalam waktu dekat ini tidak ada respons resmi dari Pemerintah Pusat, Gubernur Jabar, DPRD maupun Pemkot Cirebon, kami akan layangkan surat ke KIP RI, bila perlu kami akan datang ke kantor KI Pusat dan mengadukan hal keterbukaan informasi dan data serta membuka masalah ini secara terang-terangan,” tegas Bambang Arif salah satu inisiator.

Bahkan, gerakan lintas masyarakat Petisi 75 yang mereka namakan ini menyatakan siap menggelar aksi demonstrasi turun kejalan bila mana saatnya harus dibutuhkan.

Menurut mereka, publik sudah terlalu lama dibebani kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat. Kenaikan PBB, ditambah kebijakan tunjangan DPRD yang dinilai tidak masuk akal. Serta para tokoh juga mengecam indikasi ketertutupan informasi penggunaan anggaran daerah dan dugaan manipulasi data dana kampanye dalam Pilkada sebelumnya.

Petisi 75 ini ditandatangani oleh tiga tokoh: H. Suryana, BM Tenggara, dan Bambang Arif. Mereka menegaskan bahwa aksi ini tidak dimaksudkan sebagai tekanan politik, melainkan bentuk koreksi publik demi keberlangsungan pemerintahan yang bersih, transparan dan amanah.

(red)