Cirebon, fkannews.com – Sebuah proyek pemerintah yang dikabarkan menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) senilai Rp706.695.000 tengah dikerjakan di wilayah RT 01/RW 01, Desa Setupatok, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon. Proyek tersebut disebut-sebut untuk membangun Instalasi Pengolahan Air (IPA), namun alih-alih disambut baik, kehadirannya justru memicu tanda tanya besar dari warga sekitar.
Kekecewaan warga bukan tanpa alasan. Sejak proyek dimulai, tak satu pun warga RT atau RW yang merasa dilibatkan atau setidaknya diberi informasi. Ketua RT setempat menyampaikan kepada awak media bahwa tidak ada izin lingkungan maupun pemberitahuan resmi dari pihak pelaksana proyek.
“Ini proyek apa? Tiba-tiba datang, tidak ada pemberitahuan ke kami,” ujar salah satu tokoh warga yang enggan disebutkan namanya. Menurutnya, hal ini sangat tidak menghargai masyarakat yang setiap hari berada di sekitar lokasi.
Tak Ada Mandor, Tak Ada Pengawasan
Pada Sabtu, 19 Juli 2025, tim FKAN News mengunjungi langsung lokasi proyek. Kondisi yang ditemui di lapangan justru semakin menguatkan kecurigaan warga. Tidak ada mandor, tidak ada pemborong, bahkan tidak ada papan informasi proyek yang lazimnya wajib dipasang pada proyek-proyek pemerintah.
“Kalau seperti ini, siapa yang bisa jamin kualitas pekerjaan? Bagaimana bisa ada pengawasan kalau penanggung jawabnya saja tidak jelas?” keluh seorang warga yang rumahnya berjarak hanya beberapa meter dari lokasi proyek.
Lebih mirisnya lagi, menurut warga, tidak satu pun pekerja berasal dari desa mereka. Semua pekerja diduga didatangkan dari luar daerah. Padahal, banyak warga lokal yang sebenarnya siap dan mampu bekerja jika diberi kesempatan.
Pemerintah Desa Angkat Tangan
Saat dikonfirmasi, pihak Pemerintah Desa Setupatok justru mengaku tidak mengetahui secara rinci pelaksanaan proyek tersebut. Mereka hanya diminta menandatangani berkas sebagai bentuk administratif, tanpa dilibatkan dalam perencanaan atau pengawasan pelaksanaan di lapangan.
“Desa hanya tanda tangan, selebihnya kami tidak tahu. Tidak ada rapat, tidak ada koordinasi,” ujar salah satu perangkat desa dengan nada kecewa.
Minta Pemerintah dan Penegak Hukum Turun Tangan
Melihat banyaknya kejanggalan dalam proyek tersebut, warga meminta pemerintah daerah, dinas terkait, serta aparat penegak hukum (APH) untuk segera turun tangan melakukan penelusuran lebih lanjut.
“Dana yang digunakan besar, ini uang negara. Harus jelas ke mana alurnya, siapa pelaksana teknisnya, dan bagaimana pengawasannya,” tegas seorang warga.
Jika dalam pelaksanaannya ditemukan adanya dugaan penyimpangan atau korupsi, masyarakat berharap aparat hukum tidak segan menindak siapapun yang terlibat. (Fkannews)
.jpg)
