NATO dan Target Anggaran 5%: Revolusi Pertahanan Menuju 2035

 

Jakarta, FKAN News – NATO kembali menunjukkan tajinya di panggung global. Dalam pernyataan pra-KTT di Den Haag, Belanda, sebanyak 32 negara anggota aliansi militer Barat tersebut secara bulat menyepakati rencana ambisius: menaikkan anggaran pertahanan nasional masing-masing hingga mencapai 5 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) pada tahun 2035.

Dilansir dari reuters.com kesepakatan tersebut digambarkan sebagai salah satu langkah paling signifikan dalam sejarah NATO modern, sebuah babak baru yang mencerminkan keseriusan aliansi ini dalam menghadapi ancaman global yang semakin kompleks. Target itu terdiri dari 3,5 persen untuk belanja militer langsung—seperti pengadaan alutsista dan operasional militer—serta 1,5 persen sisanya dialokasikan untuk kebutuhan strategis lain, mulai dari infrastruktur siber hingga pertahanan logistik dan kecerdasan buatan.

Namun jalan menuju kesepakatan itu tidaklah mulus. Dalam forum pra-KTT yang berlangsung akhir pekan lalu, sempat terjadi perbedaan tajam di antara negara anggota. Spanyol, misalnya, menolak keras redaksi awal pernyataan bersama yang memuat komitmen bulat untuk target 5 persen. Pemerintah di Madrid menilai target tersebut tidak realistis dan justru bisa mengorbankan prioritas sosial di dalam negeri.

Penolakan itu kemudian diakomodasi dengan perubahan kalimat dalam pernyataan, dari semula "kami berkomitmen" menjadi "para sekutu berkomitmen", yang secara substansi memberi ruang bagi negara-negara seperti Spanyol untuk tidak terikat langsung. Sebuah kompromi diplomatik yang menyelamatkan kesepakatan, tanpa mengorbankan semangat kolektif aliansi.

Langkah ambisius NATO ini tentu tidak lepas dari dinamika keamanan yang berkembang cepat, terutama sejak invasi Rusia ke Ukraina dua tahun terakhir. Di sisi lain, perhatian utama Amerika Serikat yang mulai bergeser ke kawasan Indo-Pasifik juga menjadi alasan mengapa Eropa perlu meningkatkan kapasitas militernya secara independen.

Seorang diplomat senior menyebut, rencana peningkatan anggaran ini adalah sinyal bahwa Eropa tak bisa lagi bergantung sepenuhnya pada perlindungan Washington. Di tengah ketidakpastian global dan munculnya ancaman multidimensi seperti perang siber, disinformasi, hingga potensi konflik energi, kekuatan kolektif militer di kawasan Euro-Atlantik dinilai harus dikonsolidasikan.

Beberapa negara bahkan telah lebih dahulu bergerak menuju target tersebut. Polandia dan Estonia, misalnya, saat ini telah mengalokasikan anggaran pertahanan mereka di atas 3 persen PDB. Sementara Belanda dan Yunani menunjukkan sinyal kuat akan mengakselerasi belanja militernya dalam dua tahun ke depan. Sebaliknya, negara-negara seperti Jerman dan Italia masih mempertimbangkan efek sosial-politik dari lonjakan anggaran besar-besaran.

Langkah ini juga dinilai sebagai jawaban atas ketidakpastian sikap Amerika Serikat dalam menanggapi krisis global. Pada beberapa peristiwa penting di masa lalu, Washington dianggap terlalu lamban dalam memberi dukungan militer langsung. Kini, dengan situasi politik domestik yang makin tidak menentu di AS, negara-negara Eropa merasa perlu membangun otonomi strategis mereka sendiri.

Sinyal itu juga disampaikan secara lugas oleh Sekretaris Jenderal NATO yang baru, Mark Rutte. Dalam pernyataannya, ia menegaskan bahwa keamanan Eropa tidak boleh berjalan “dalam kecepatan birokrasi”, tetapi harus “bergerak secepat rasa takut menyebar”. Ia menekankan bahwa ancaman yang dihadapi aliansi saat ini tidak hanya berasal dari tank dan rudal, tetapi juga dari algoritma, jaringan, dan manipulasi informasi publik.

Meski mendapatkan sambutan positif dari sebagian besar negara anggota, keputusan ini juga menuai sorotan tajam di dalam negeri masing-masing. Di Spanyol, misalnya, kelompok oposisi dan masyarakat sipil mengkritik rencana peningkatan anggaran sebagai bentuk pengabaian terhadap isu-isu domestik yang lebih mendesak, seperti layanan kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial.

Pemerintah Spanyol sendiri masih bersikukuh bahwa prioritas fiskal mereka tidak akan berubah. Perdana Menteri Pedro Sánchez dalam konferensi pers menyatakan bahwa negaranya tidak akan mengejar target 5 persen seperti yang dimaksud dalam pernyataan aliansi. Namun, Spanyol tetap mendukung semangat kebersamaan dan akan terus berpartisipasi aktif dalam misi NATO di berbagai belahan dunia.

Dalam perkembangan lainnya, KTT resmi NATO akan digelar pada 24–25 Juni di Den Haag. Seluruh kepala negara dan pemerintahan dari anggota NATO dijadwalkan hadir, termasuk Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang diperkirakan akan memberikan arahan strategis terkait masa depan aliansi. Pada kesempatan tersebut, pernyataan pra-KTT yang telah disepakati akan diadopsi sebagai deklarasi resmi.

Evaluasi pertama atas target anggaran 5 persen ini akan dilakukan pada tahun 2029. NATO akan menilai progres tiap negara anggota dan memberi rekomendasi langkah lanjutan untuk menutup kesenjangan. Evaluasi ini menjadi penting karena sebelumnya, target 2 persen PDB yang disepakati pada 2014 pun masih belum sepenuhnya tercapai oleh semua negara hingga hari ini.

Para analis melihat komitmen baru ini sebagai titik balik yang akan menentukan wajah NATO dalam dua dekade ke depan. Jika berhasil, aliansi ini akan menjadi kekuatan militer terpadu terbesar dalam sejarah modern, dengan kapasitas yang jauh lebih tangguh dalam menghadapi agresi konvensional maupun asimetris. Jika gagal, bukan tidak mungkin kepercayaan publik terhadap NATO justru menurun.

Dalam naskah pernyataan akhir, NATO menyebut bahwa keamanan rakyatnya adalah prioritas utama. Namun keamanan itu hanya bisa dicapai jika ada investasi serius, sinergi antarnegara, serta kesiapsiagaan menyeluruh terhadap segala bentuk ancaman.

Langkah ini memang bukan solusi instan, tetapi mencerminkan kesadaran bahwa dunia sedang berubah dengan cepat—dan hanya aliansi yang mampu beradaptasi yang akan bertahan.