Diduga Ada Gratifikasi di Balik SPMB Disdik Kota Cirebon 2025, LSM Siap Laporkan

Cirebon, fkannews.com – Pasca diumumkannya hasil SPMB (Sistem Penerimaan Murid Baru) tahap dua tahun 2025, sejumlah orang tua siswa mendatangi langsung sekolah-sekolah tujuan. Namun, tidak sedikit dari mereka merasa kecewa, terutama karena dugaan rekayasa domisili yang dianggap merugikan calon siswa dalam proses seleksi.

Banyak orang tua menilai bahwa jalur domisili tahap dua tidak lagi mencerminkan keadilan sebagaimana mestinya. Bahkan, kanal pengaduan yang dibuka oleh Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Cirebon dianggap tak membuahkan hasil yang memuaskan.

Yayat Suyatna, dari Paguyuban Masyarakat Cirebon, mengungkapkan permohonan maaf atas kericuhan yang sempat terjadi di SMPN 1 Cirebon. Namun secara tegas ia juga menuding adanya dugaan gratifikasi dalam pelaksanaan SPMB 2025.

“SPMB tahun ini diduga kuat mengandung unsur gratifikasi. Saya dan rekan-rekan akan membuat laporan resmi ke aparat penegak hukum agar pejabat Disdik dipanggil untuk dimintai keterangan sebagai saksi,” ujar Yayat.

Pernyataan senada disampaikan oleh Achmad Sofyan, anggota DPC LSM Advokasi Rakyat untuk Nusantara Kota Cirebon. Ia menegaskan bahwa pihaknya akan menjadikan dugaan ini sebagai dasar untuk mendorong aparat hukum menindaklanjuti sesuai Peraturan Wali Kota Cirebon No. 15 Tahun 2025 tentang pedoman penyelenggaraan pendidikan TK, SD, dan SMP yang disahkan 27 Mei 2025.

Laporan yang akan dilayangkan pada 14 Juli 2025 itu, kata Sofyan, meminta aparat hukum agar memanggil dan memeriksa Wali Kota Cirebon Effendi Edo, Kepala Disdik Kadini, S.Sos., M.A.P, serta Kabid Dikdas Ade Cahyaningsih, S.Pd., M.Pd.

Di akhir pernyataannya, Sofyan juga menyemangati para orang tua siswa yang belum diterima di sekolah tujuan seperti SMPN 1, 3, 4, 5, dan 7 Kota Cirebon agar tetap semangat dan tidak berkecil hati. “Tetap berharap dan terus upayakan yang terbaik untuk masa depan putra-putri Anda,” pungkasnya. (IP)