Kota Cirebon – FKAN News, Gerakan Rakyat Cirebon (GRC) melontarkan tudingan keras kepada Wali Kota Cirebon, Effendi Edo, yang dianggap hanya bisa "cuci tangan" dalam polemik kenaikan tarif Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang mencapai hingga 1000 persen.
Hal itu disampaikan Koordinator GRC, Kang Reno, bersama sejumlah rekannya dalam konferensi pers. Menurut Reno, sikap wali kota yang menyatakan bahwa kenaikan PBB adalah produk Peraturan Wali Kota (Perwali) sebelum ia menjabat, justru terkesan melepaskan tanggung jawab.
“Pernyataan itu sama saja cuci tangan. Padahal wali kota punya kewenangan penuh untuk merevisi perwali tersebut, apalagi beban masyarakat semakin berat. Bahkan Gubernur Jawa Barat sudah mengeluarkan surat himbauan untuk menghapus tunggakan pokok dan denda pajak PBB,” tegas Reno.
GRC tidak hanya menyoroti kenaikan PBB. Reno menilai selama kepemimpinan Effendi Edo, pembangunan dan upaya meningkatkan kesejahteraan warga nyaris tidak terlihat.
“Bukan hanya cuci tangan, tetapi wali kota juga tutup mata terhadap berbagai kasus di instansi pemerintah maupun BUMD. Mulai dari kasus korupsi pembangunan gedung Setda, persoalan di PDAM, Bank BPR, PD Pembangunan, hingga PD Farmasi. Semua itu dibiarkan tanpa ada langkah cepat untuk pembenahan,” ujarnya.
GRC menilai, BUMD yang tidak mampu memberikan kontribusi nyata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) seharusnya segera dibubarkan atau dilebur (merger), agar tidak terus menjadi beban keuangan bagi pemerintah kota.
Menanggapi situasi ini, GRC mengaku telah melakukan konsolidasi dengan elemen masyarakat dari 22 kelurahan di Kota Cirebon, serta dukungan penuh dari mahasiswa, ormas, dan LSM.
“Pada 11 September mendatang, sekitar 10 ribu massa siap turun ke jalan dan menggeruduk Balai Kota Cirebon. Kami bersatu dalam Gerakan Rakyat Cirebon (GRC) untuk menyuarakan kepentingan rakyat, menuntut pembangunan nyata, dan mendesak transparansi pengelolaan keuangan daerah,” tegas Reno.
Gerakan ini, lanjutnya, bukan hanya soal pajak PBB, tetapi tentang hak rakyat Cirebon untuk mendapatkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat. (Tim FKAN News)
