 |
| Tokoh Masyarakat Cirebon; Bambang Arif dan H. Suryana |
Cirebon, Fkan News – Isu pemangkasan anggaran transfer pusat ke daerah tahun 2026 menjadi perhatian serius bagi Pemerintah Kota Cirebon. Informasi yang beredar menyebutkan penurunan transfer dana dari pusat bisa mencapai lebih dari Rp300 miliar, angka yang tentu akan berdampak besar terhadap program-program yang telah disusun dalam APBD 2026.
Menyikapi kondisi ini, mantan anggota DPR RI H.Suryana justru balik bertanya mengenai keberlangsungan tunjangan DPRD yang diatur dalam Perwali Nomor 5 Tahun 2025.
“Kalau pun perwali tersebut tetap dipertahankan, jelas ini kebijakan yang luar biasa konyol. Dengan adanya pemangkasan anggaran besar-besaran, seharusnya Pemkot justru melakukan stimulus ekonomi, meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta mengoptimalkan kinerja direksi di seluruh Perusahaan Daerah (PD). Jangan sampai ekonomi masyarakat kembali jadi korban dengan alasan efisiensi,” tegas Suryana.
H. Suryana menambahkan beberapa kebijakan yang dilakukan Pemerintah Kota Cirebon seperti kenaikan Pajak dalam upaya meningkatkan PAD dirasa masih menciderai rasa keadilan.
"Masyarakat terus dibebani dengan kenaikan pajak, sementara potensi PAD seperti retribusi parkir tidak dikelola secara maksimal. Kebocoran-kebocoran pendapatan yang terjadi seolah dibiarkan. Inikan sangat disayangkan. Terlebih ketika nanti pemotongan transfer ke daerah terjadi jangan sampai efesiensi dilakukan pada pos-pos yang bersinggungan langsung dengan pelayanan publik"
Nada kritis juga datang dari Bambang Arif, mantan tim eksekutif Media Center Edo. Menurutnya, efisiensi anggaran bukanlah tolak ukur utama dalam menjalankan pemerintahan yang pro-rakyat.
“Ekonomi rakyat dan pelayanan masyarakat wajib diutamakan. Kebijakan yang benar adalah memangkas—dan bila perlu menghapuskan—tunjangan DPRD. Selain itu, potong juga semua anggaran yang tidak efektif di setiap dinas dan instansi, seperti anggaran makan minum, rapat di hotel, serta perjalanan dinas yang sering diduga fiktif. Kalau itu tidak dilakukan, kebijakan Pemkot bisa dianggap konyol. Dan bila tidak paham, silakan belajar pada kebijakan Gubernur Jawa Barat yang jelas-jelas berpihak kepada kepentingan masyarakat,” ujar Bambang.
Dengan tekanan fiskal yang kian nyata, publik kini menanti langkah Pemkot Cirebon: apakah tetap mempertahankan tunjangan DPRD, atau berani melakukan refocusing anggaran untuk mengutamakan kepentingan rakyat.
.png)
