TOKOH MASYARAKAT LEMAHUNGKUK: “WALI KOTA JANGAN PANDANG MASYARAKAT SEBELAH MATA”

Jumat, September 05, 2025   

Cirebon, FkanNews – Polemik Peraturan Wali Kota (Perwali) No. 5 Tahun 2025 terkait tunjangan DPRD Kota Cirebon terus menuai kritik tajam dari masyarakat. Kali ini suara datang dari salah satu tokoh masyarakat Kecamatan Lemahwungkuk, Nurhaidi, yang menegaskan bahwa kebijakan tersebut jelas tidak berpihak kepada rakyat kecil.

“Wali Kota Cirebon, tolong jangan pandang masyarakat sebelah mata! Saat ini masyarakat jauh lebih peka, kami punya ribuan pasang mata yang mengawasi kebijakan pemerintah,” tegas Nurhaidi.

Menurutnya, di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang kian melemah, justru DPRD dan Pemerintah Kota Cirebon terlihat berpesta pora dengan kebijakan super mewah. Sementara rakyat di bawah masih berjuang keras memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.

Lebih jauh, Nurhaidi mengingatkan bahwa sense of crisis para pemimpin daerah seakan hilang. “Jangan dikira masyarakat tidak tahu, justru kami makin paham bahwa kebijakan ini hanya memperkaya pejabat. Padahal di tingkat pusat, banyak tunjangan yang jadi pemicu demo rakyat sudah dibatalkan. Kenapa di Cirebon malah dipertahankan?” ujarnya.

Nurhaidi juga menyoroti kinerja DPRD Kota Cirebon yang dinilai gagal menjalankan fungsi utamanya. “Tiga fungsi dewan, terutama hak budgeting, jelas tidak pro rakyat. Lebih mementingkan anggaran untuk mereka sendiri—mulai dari pokir, kunker, studi banding—sementara rakyat tidak mendapat manfaat nyata. Di mana empati mereka terhadap kondisi masyarakat kecil?” pungkasnya.

Catatan Redaksi FKAN News: Kritik Nurhaidi mencerminkan keresahan publik yang makin besar terhadap kebijakan tunjangan DPRD sebesar Rp2,4 miliar per bulan yang disahkan lewat Perwali No. 5 Tahun 2025. Tekanan publik terhadap Wali Kota Effendi Edo agar merevisi kebijakan ini dipastikan akan terus menguat. (Iw)